Thomas Lindblad, pensiunan sejarawan ekonomi dari Universitas Leiden, menerbitkan novel Het Jongenshuis pada musim gugur 2018 . Buku ini berkisah tentang pencarian lima anak laki-laki tentang sejarah sebuah vila mewah di Yogyakarta dari tahun 1950-an. Dalam konteks itulah seluruh sejarah Indonesia sejak kemerdekaan diulas. Setelah penerbitan bukunya, penulis menulis artikel latar belakang tentang pengambilalihan lebih dari 700 perusahaan Belanda. Pada hari-hari pertama bulan Desember 1957, yang disebut “Sinterklas Hitam“. Sejarah ini juga dibahas secara luas dalam novel.
Sinterklas Hitam dalam Konteks Indonesia
Persiapan hari besar Sinterklas berjalan lancar, ketika masyarakat Belanda di Indonesia dikejutkan oleh laporan-laporan yang mengkhawatirkan. Pada hari Selasa tanggal 3 Desember 1957, radio memberitakan tentang KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij). Perusahaan andalan Belanda yang tetap berada di Indonesia merdeka, telah diambil alih oleh serikat buruh setempat. Tak terhitung banyaknya perusahaan Belanda yang segera menyusul : perusahaan dagang, kantor bank, perkebunan, perusahaan pertambangan, jasa swasta.
Di perusahaan perdagangan Borsumij & Wehry, manajer Belanda mengambil kunci brankas. Tawarannya untuk tetap menjadi anggota dewan, ditolak oleh anggota serikat pekerja. Bagi generasi Belanda di Indonesia, “Sinterklas Hitam” masih melekat erat pada minggu pertama bulan Desember 1957. Awal berakhirnya kehadiran Belanda di kepulauan Indonesia.
Pemerintah Indonesia di bawah Sukarno merespons dengan kecepatan yang tidak biasa. Pada hari Kamis, 5 Desember, pemerintah mengambil alih tanggung jawab atas pengambilalihan tersebut. Beberapa hari kemudian, perusahaan-perusahaan yang diakuisisi ditempatkan di bawah pengawasan militer. Warga negara Belanda diperintahkan meninggalkan negara itu dalam waktu beberapa bulan, kecuali benar-benar diperlukan. Pada prinsipnya, kebijakan ini diterapkan pada sekitar 50.000 orang, termasuk sebagian besar keturunan campuran Belanda dan Indonesia. Pekan Sinterklas menjadi ajang pengosongan tabungan dan upaya mendapatkan tiket ke Singapura. Perubahan sikap terhadap orang Belanda langsung terlihat jelas. Pengendara becak di Bandung, menolak membawa orang Belanda. Beberapa toko di Malang dan Surabaya, tidak lagi melayani pelanggan Belanda, dan barang-barang Belanda diboikot.
Latar Belakang
Bagaimana bisa jadi seperti ini? Untuk ini kita harus mempertimbangkan konteks Indonesia. Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah perjuangan yang panjang dan banyak kekerasan. Barulah pemerintah Belanda terbukti bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia dan terjadilah penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Syarat penting dari pihak Belanda adalah perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia merdeka dapat tetap beroperasi. Seperti sebelum perang, termasuk opsi mengirimkan keuntungan ke Belanda. Pemerintah Indonesia telah menyetujui hal ini, dan penyerahan kedaulatan adalah hadiah utamanya. Dekolonisasi politik, atau revolusi dalam bahasa Indonesia, telah selesai, namun dekolonisasi ekonomi belum selesai. Atau seperti yang dikatakan oleh tokoh nasionalis Indonesia Haji Agus Salim pada tahun 1949 : “Revolusi ekonomi belum dimulai.”
Kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia tidak lagi terutama pada hubungan dagang. Pada tahun 1953, 23 persen ekspor Indonesia ditujukan ke Belanda; pada tahun 1957 porsinya hanya 17 persen. Hingga tahun 1957, Indonesia memperoleh tidak lebih dari sekitar 10 persen total impornya dari Belanda. Yang jauh lebih penting bagi Belanda adalah investasi modal swasta Belanda di bidang perdagangan, perbankan, pertanian, pertambangan, industri dan jasa.
BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij), anak perusahaan “Royal” dan “Shell“, adalah perusahaan industri terbesar di Indonesia. Lima perusahaan dagang : Borsumij, Internatio, Jacobson van den Berg, Lindeteves dan Wehry – mendominasi perdagangan impor barang konsumsi. Tiga bank swasta : NHM (Nederlandse Handel-Maatschappij, sekarang ABN-AMRO), Handelsbank, Escompto Maatschappij (keduanya sebelumnya Nederlandsch-Indische) mendominasi sektor keuangan. Pengiriman penting antar pulau sebagian besar masih berada di tangan KPM. Tambang timah di Pulau Belitung dan Bangka dijalankan oleh Perusahaan Billiton. Di kawasan perkebunan di pantai timur Sumatera, Perusahaan Deli masih memimpin. Ada banyak sekali perusahaan karet dan perkebunan kopi atau teh di Jawa dan Sumatera.
Kuatnya posisi perusahaan-perusahaan Belanda di lapangan merupakan duri bagi pemerintah Indonesia. Serikat buruh dan politisi sayap kiri seperti partai komunis PKI (Partai Komunis Indonesia) mendesak tindakan terhadap kepentingan modal Belanda. Namun, kabinet berturut-turut pada tahun 1950-an merasa terikat oleh perjanjian yang mendahului penyerahan kedaulatan. Terlebih lagi, terdapat kekurangan yang parah dalam hal pengetahuan teknologi dan manajemen di republik yang masih muda ini. Indonesia sangat membutuhkan modal investasi dan pengetahuan dari luar negeri. Banyak orang yang mempunyai posisi bertanggung jawab menyadari hal ini. Para pemimpin bisnis Belanda di lapangan sangat yakin, bahwa mereka sangat diperlukan dalam perekonomian Indonesia.
Angin perubahan
Pada paruh pertama tahun 1950-an, Indonesia mempunyai populasi 80 juta jiwa, termasuk lebih dari 100.000 orang berkewarganegaraan Belanda. Di antara orang-orang Belanda ini, banyak yang lahir dan besar di Indonesia. Bagi mereka ini adalah negara di mana mereka merasa seperti di rumah sendiri. Dalam beberapa hal, kehidupan orang-orang ini tidak berubah secara dramatis. Mereka masih tinggal di daerah perkotaan yang lebih baik. Berkat lembaga swasta, bahasa Belanda tetap dipertahankan bahkan setelah digantikan oleh bahasa Indonesia di sekolah negeri. Perusahaan-perusahaan terkemuka, dalam apa yang disebut sektor perekonomian modern, mempunyai pemilik Belanda dan dikelola oleh manajer Belanda. Bahkan banyak orang Belanda yang terhubung dengan aparat pemerintah.
Namun masyarakat Indonesia telah berubah secara radikal. Struktur kolonial lama dengan diferensiasi berdasarkan warna kulit dan kurangnya demokrasi. Telah membuka jalan bagi masyarakat yang setara, setidaknya pada prinsipnya. Sistem demokrasi parlementer yang baru diperkenalkan tidak berfungsi dengan baik. Dalam delapan tahun antara penyerahan kedaulatan dan Sinterklas Hitam. Delapan kabinet telah dibentuk, dan hanya sekali pada tahun 1955, pemilihan umum diadakan.
Perusahaan-perusahaan Belanda, dihadapkan pada permasalahan yang tidak terpikirkan pada masa kolonial. Serikat pekerja dengan tuntutan upah yang “selangit” dan pencurian di lingkungan perusahaan. Penghuni liar di lahan perkebunan dan birokrasi yang sangat besar. Namun, perkembangan perekonomian cukup baik, salah satunya didorong oleh tingginya permintaan minyak dan karet selama Perang Korea. Rata-rata laju pertumbuhan pendapatan nasional Indonesia pada tahun 1950-1955, diperkirakan sebesar 5,6 persen per tahun. Atau 3,5 persen bila dinyatakan per kapita. Omset perusahaan meningkat dan keuntungan besar diperoleh. Hanya sedikit perusahaan Belanda yang memilih strategi keluar.
Hubungan Belanda dan Indonesia berada di bawah tekanan berat. Dalam waktu setahun setelah penyerahan kedaulatan, struktur federasi Indonesia yang saat itu dirancang oleh Letnan Gubernur Jenderal H. J. van Mook. Digantikan dengan negara kesatuan yang kita kenal di Belanda dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Pada tahun 1956, Indonesia mengakhiri persatuannya dengan Belanda, sebuah konstruksi yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda selama negosiasi penyerahan kedaulatan. Pada saat yang sama, Indonesia berhenti membayar hutang besar kepada Belanda. Yang dibebankan kepada Indonesia pada masa penyerahan kedaulatan. Karena Hindia Belanda saat itu telah menerima uang dari kas Belanda selama puluhan tahun. Saat itu, lebih dari 80 persen utangnya sudah dilunasi.
New Guinea Belanda
Yang menjadi sumber perselisihan tentu saja adalah New Guinea Belanda. Hal ini tidak terselesaikan selama negosiasi pada tahun 1949. Sikap Belanda untuk mempertahankan Papua terus-menerus diungkapkan Menteri Luar Negeri KVP saat itu, J. M. A. H. Luns. Pemerintah Indonesia juga gigih mengklaim wilayah tersebut, lagipula Indonesia didirikan di wilayah bekas Hindia Belanda. Pers mengkampanyekan “pembebasan Irian Barat“, sebutan orang Indonesia untuk bagian barat pulau tersebut. Tidak semua orang Belanda di Indonesia sependapat dengan Luns. Misalnya, CEO Unilever, P. Rijkens, diam-diam memberi tahu Sukarno, bahwa komunitas bisnis lokal Belanda tidak keberatan dengan aneksasi New Guinea ke Indonesia.
Persoalan pelik lainnya, berkaitan dengan komitmen komunitas bisnis Belanda untuk melatih personel senior Indonesia. Sehingga personel lokal pada akhirnya dapat mengambil alih manajemen. Komitmen ini dibuat sebagai konsesi sebagai imbalan atas jaminan kepada perusahaan. Bahwa mereka dapat terus beroperasi tanpa gangguan di Indonesia setelah tahun 1949. Namun, tidak ada tujuan atau tenggat waktu yang jelas yang ditetapkan. Dalam praktiknya, apa yang disebut indonesianisasi manajemen ini ternyata sangat berbeda. Beberapa perusahaan banyak berinvestasi dalam pelatihan, misalnya BPM. Perusahaan-perusahaan lain menciptakan kategori baru “Manajer Asia” yang sebagian besar dihuni oleh orang China, bukan penduduk asli Indonesia. Masih banyak perusahaan lain yang tetap menggunakan model lama dan hanya orang Belanda yang memegang posisi bertanggung jawab.
Indonesianisasi yang terakhir adalah pengambilalihan perusahaan oleh negara Indonesia atau modal swasta Indonesia. Hal ini secara bertahap terjadi pada sejumlah perusahaan antara tahun 1949 dan 1957, selalu melalui pembelian. Pada tahun 1951, negara Indonesia mengakuisisi seluruh saham bank sentral, DJB (De Javasche Bank). Yang sejak tahun 1953 disebut Bank Indonesia, dengan seorang presiden Indonesia dan seluruh dewan direksi Belanda. KLM yang mendirikan Garuda bersama pemerintah Indonesia pun ludes terjual. Beberapa perusahaan listrik juga berpindah kepemilikan. Namun, Indonesia tidak mungkin mengambil alih seluruh perusahaan Belanda dengan cara seperti itu. Jumlah perusahaan terlalu besar, sementara sumber daya masih terlalu terbatas.
Diciptakan oleh Siapa?
Pada awal tahun 1957, iklim politik di Indonesia mengeras. Persatuan dengan Belanda telah diakhiri. Wakil presiden moderat Mohammed Hatta mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap sikap militan Sukarno. Sukarno sendiri mengesampingkan demokrasi parlementer dengan membentuk kabinet tanpa perlindungan partai politik pada bulan Maret 1957. Mengingat meningkatnya kerusuhan di negara itu, ia mengumumkan keadaan darurat. Latar belakang politik dalam negeri Indonesia ini sangat diperlukan untuk memahami mengapa Sinterklas Hitam muncul di keluarga Belanda.
Konflik di tempat kerja antara manajer Belanda dan pekerja pribumi semakin meningkat. Dibawa ke tingkat nasional oleh serikat pekerja, menuntut tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Pada bulan Agustus, Indonesia dengan bantuan beberapa negara berkembang lainnya, berhasil memasukkan konflik di New Guinea ke dalam agenda PBB. Tanpa keberhasilan. Pada akhir bulan Oktober, Sukarno meluncurkan kampanye “Pembebasan Irian Barat” pada pertemuan massa di Jakarta. Sebutan orang Indonesia untuk bagian barat Papua. Pada awal bulan November, ia berbicara di Maluku tentang “kemungkinan” mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda. Jika Indonesia kembali tidak dapat memperoleh dukungan dari komunitas internasional dalam konflik di Papua New Guinea.
Pertanyaan yang langsung muncul adalah, apakah pemerintah Indonesia mengetahui aksi yang dilakukan serikat pekerja sejak Selasa, 3 Desember? Atau malah melakukan aksi di balik layar. Para sejarawan tidak sepakat mengenai hal ini. Beberapa orang melihat Sukarno terlibat di balik pengambilalihan tersebut. Mereka menunjuk pada bahasa yang mengancam dan kecepatan luar biasa yang diambil pemerintah dalam mengambil inisiatif. Ada pula pendapat lain, yang menunjukkan tidak adanya bukti yang jelas mengenai koordinasi pemerintah. Intervensi cepat diperlukan setelahnya untuk mencegah aset ekonomi yang cukup besar ini jatuh ke tangan partai komunis. Mungkin saja – namun ini hanya pendapat pribadi saya – bahwa pemerintah Indonesia mengetahui sesuatu akan terjadi tanpa terlibat secara langsung.
Hal tambahan yang sering diabaikan, adalah bahwa negosiasi yang berlarut-larut dengan Jepang mengenai kompensasi akibat pendudukan. Akhirnya selesai tepat sebelum pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda. Pada hari Kamis, 28 November, Jepang menjanjikan reparasi senilai $800 juta; pinjaman juga dijanjikan. Sangat menarik untuk menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia merasa lebih kuat dalam konflik dengan Belanda.
Pada hari Jumat, 29 November, New York melakukan pemungutan suara ulang. Atas permintaan Indonesia untuk memasukkan isu New Guinea ke dalam agenda PBB. Sekali lagi, dua pertiga mayoritas yang disyaratkan tidak tercapai. Di Jakarta, yang sudah hari Sabtu, serangan jalanan terjadi terhadap Sukarno, menewaskan dua orang dan melukai tiga puluh orang. Sementara presiden sendiri tidak terluka. Pada hari Sabtu, 1 Desember, kabinet membahas tindakan terhadap Belanda. Misalnya pencabutan hak pendaratan KLM dan pelarangan surat kabar dan film Belanda.
Selasa, 3 Desember dini hari, rombongan serikat pekerja memasuki ruangan pengurus KPM. Ketiga direktur yang hadir diberitahu bahwa perusahaan pelayaran terbesar di negara itu. Dengan 6.000 karyawan dan hampir seratus kapal, mulai sekarang akan dikelola oleh serikat pekerja. Salah satu direktur mencoba melarikan diri dengan membawa folder informasi tetapi tidak dapat melakukannya. Pada jam sembilan semua orang kembali bekerja.
Mungkin hal yang paling luar biasa tentang Sinterklas Hitam di Indonesia pada tahun 1957, adalah bahwa penduduk Belanda tidak menyadarinya.
Setelah Sinterklas Hitam
Eksodus besar-besaran orang Belanda terjadi pada paruh pertama tahun 1958. Diperkirakan 33.600 orang Belanda meninggalkan Indonesia antara bulan Desember 1957 dan Agustus 1958. Hanya sedikit yang ingin atau mampu tinggal; seringkali mereka adalah orang Belanda yang menikah dengan wanita Indonesia. Para pemimpin bisnis Belanda digantikan secara massal. Terkadang oleh pegawai pribumi yang lebih tua yang dengan cepat dipromosikan, terkadang oleh tentara. Atau kadang oleh orang Cina yang memiliki pengalaman manajemen. Hubungan ekonomi antara Belanda dan Indonesia jatuh ke titik terendah, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perdagangan timbal balik hampir terhenti. Pada tahun-tahun setelah pengambilalihan tersebut, kurang dari setengah persen ekspor Indonesia dikirim ke Belanda . Belanda hanya menyumbang tiga persen impor Indonesia.
Lebih dari 700 perusahaan Belanda diambil alih pada awal bulan Desember 1957. Namun, ada pengecualian terhadap aturan tersebut. BPM dan Unilever dengan mudah dipandang sebagai perusahaan Inggris, namun hal ini tidak sepenuhnya benar. Seperti semua perusahaan asing yang pemiliknya bukan orang Belanda, mereka tidak diikutsertakan dalam pengambilalihan. Tiga bank swasta Belanda (NHM, Handelsbank dan Escompto Maatschappij) juga dikecualikan untuk sementara. Karena sangat diperlukan dalam transaksi uang dengan luar negeri.
Secara hukum, perusahaan-perusahaan yang diakuisisi tetap menjadi milik Belanda. Akuisisi tidak serta merta berarti pengambilalihan. Baru pada tanggal 27 Desember 1958, Parlemen Indonesia mengesahkan undang-undang yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang diakuisisi menjadi milik negara Indonesia. Hal ini sepertinya merupakan ilustrasi sempurna dari ungkapan umum di Indonesia pada saat itu : “serang dulu, selesaikan nanti” (pukul dulu, urus belakangan)
Jeda satu tahun sejak pengambilalihan hingga pembuatan undang-undang, memperkuat dugaan kami bahwa pemerintah tidak terlibat langsung dalam persiapan pengambilalihan tersebut.
Apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang diakuisisi pada tahun 1958 itu masih diselimuti misteri. Manajer yang berkewarganegaraan Belanda telah tiada, arsip perusahaan pemilik yang berkewarganegaraan Belanda tidak memuat informasi mengenai hal ini. Juga tidak tersedia informasi di Indonesia mengenai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana operasional bisnis dilanjutkan. Sebuah lubang hitam dalam sejarah kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Situasi berubah pada bulan Februari hingga April 1959. Ratusan perusahaan yang diakuisisi menjadi milik negara Indonesia melalui gelombang pengambilalihan berturut-turut. Banyak perusahaan mengubah nama mereka. Perusahaan perdagangan terkemuka kemudian jatuh ke tangan pengusaha lokal China.
Karena nasionalisasi, pemilik Belanda punya alasan untuk mengambil tindakan. Pada bulan Juli 1959, kasus ini dibawa ke pengadilan di Bremen. Dimana kiriman tembakau dari perkebunan bekas Belanda di pantai timur Sumatra dilelang. Perusahaan Deli dan Senembah mengajukan protes. Pengadilan Jerman memutuskan bahwa pengambilalihan dan nasionalisasi perusahaan tembakau, harus dilihat dengan latar belakang “pembebasan dari kolonialisme” (Befreiung von kolonial Herrschaft) . Sebuah kemenangan bagi bangsa Indonesia.
Sejak tahun 1958 dan seterusnya, lelang tembakau dilakukan di Bremen, bukan di Amsterdam.
Undang-undang Indonesia bulan Desember 1958, yang menjadi dasar nasionalisasi pada tahun 1959, menjanjikan kompensasi kepada pemilik Belanda. Hal ini merupakan poin penting karena memungkinkan kita untuk berhasil menyatakan bahwa nasionalisasi tidak bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini tentu saja berperan dalam keputusan pengadilan di Bremen mengenai tembakau dari Sumatera. Pihak Indonesia dalam gugatan tersebut telah mendapatkan penasihat otoritatif seperti Hjalmar Schacht. Arsitek ekonomi pada masa Nazi Jerman dan presiden Reichsbank hingga tahun 1939 .
Para pemilik perusahaan-perusahaan Belanda, segera menyadari bahwa pengambilalihan dan nasionalisasi tidak akan bisa dibatalkan. Tentu saja, mereka ingin memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi yang dijanjikan. Ratusan perusahaan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemerintah Belanda, yang kemudian bersedia melakukan negosiasi dengan pihak berwenang Indonesia. Namun, perundingan tersebut terus terhenti karena hubungan diplomatik kedua negara terputus. Dan yang lebih penting lagi, konflik yang sedang berlangsung di Papua New Guinea.
Pada tahun 1962, hampir terjadi bentrokan bersenjata di perairan tenang sekitar New Guinea. Antara kapal perang Belanda dan angkatan laut Indonesia. Kemudian pemerintah Amerika melakukan intervensi. Presiden Kennedy mengirim saudaranya Robert ke Jakarta. Negosiasi dimulai yang mengarah pada pemindahan bertahap New Guinea Belanda ke Indonesia melalui PBB. Pemindahan tersebut terjadi pada tanggal 1 Mei 1963. Namun bendera Indonesia sudah berkibar di sana, ketika wilayah tersebut berada di bawah PBB. Sekali lagi, pemerintah Amerika memihak Sukarno dalam konflik dengan Belanda. Pertama kali terjadi pada tahun 1949, ketika Amerika Serikat dan PBB memberlakukan gencatan senjata yang mengarah pada penyerahan kedaulatan. Dalam kedua kasus tersebut, Amerika Serikat mempunyai kepentingan yang lebih besar dibandingkan solidaritas dengan negara sahabat di Eropa Barat. Yakni mencegah Indonesia berakhir di kubu komunis di bawah pemerintahan Sukarno.
Pada bulan Februari 1963, hubungan diplomatik antara Belanda dan Indonesia dipulihkan. Kuasa Usaha Belanda di Jakarta, C. D. Barkman, bermaksud mengangkat masalah kompensasi. Perundingan dimulai dengan lambat di Bali pada bulan Agustus 1964 dan di Bogor pada bulan Agustus 1965. Pemerintahan Sukarno jelas tidak memberikan prioritas utama pada hal ini. Situasi di negara ini menjadi semakin eksplosif akibat perebutan kekuasaan antara tentara dan komunis. Hal ini memuncak dengan dugaan atau upaya kudeta yang terjadi pada tanggal 30 September (sebenarnya 1 Oktober 1965). Yang dihentikan sejak awal oleh Suharto dan menandai jatuhnya Sukarno. Menjadi dalih untuk pembunuhan massal ratusan ribu warga rakyat Indonesia.
Kompensasi
Hanya setelah Soeharto mengangkat dirinya sebagai penguasa baru di Indonesia, kesepakatan mengenai kompensasi tercapai. Pada tanggal 7 September 1966, pemerintah Indonesia menjanjikan kompensasi sebesar 600 juta Gulden. Jumlah keseluruhannya, 689 juta termasuk bunga, akan dibayarkan ke Belanda dalam jangka waktu tiga puluh tahun. Pembayaran dimulai pada tahun 1973 dan berlanjut hingga Januari 2003.
Seringkali dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia diambil alih tanpa kompensasi. Itu tidak benar. Kompensasi telah dibayarkan. Yang benar adalah apakah cukup kompensasi yang telah dibayarkan. Menurut para pemilik perusahaan Belanda yang terkena dampak, upah yang dibayarkan terlalu sedikit. Nilai buku aset yang diakuisisi tidak kurang dari 4,5 miliar Gulden. Nilai wajar perusahaan yang dinasionalisasi diperkirakan mencapai 2,7 miliar. Argumen tandingan Indonesia adalah bahwa perusahaan-perusahaan Belanda hanya melakukan sedikit investasi baru sejak perang. Yang berarti bahwa nilai aset sebenarnya jauh lebih besar daripada yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Hanya analisis yang cermat terhadap klaim kerusakan, yang semuanya tersimpan di arsip Kementerian Luar Negeri, yang dapat memberikan jawaban pasti. Keputusan akhir mengenai pengambilalihan dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia belum diumumkan.
Sinterklas Hitam mempunyai sejarah yang panjang dan penuh warna, yaitu sejarah investasi modal swasta Belanda di negara bekas jajahannya. Sinterklas Hitam juga mempunyai dampak yang meluas hingga abad kedua puluh satu. Buntutnya juga mencakup kenangan pribadi ribuan masyarakat Belanda yang terhanyut pada momen krusial oleh dinamika sejarah Indonesia.
Sumber : Thomas J. Lindblad, Het Jongenshuis, 2018.